Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

Hukum di Indonesia tentang Kesehatan Jiwa

Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia

Oleh Rafa Yusranti Multazam

Editor: Rizki Aulia

Bicara tentang kesehatan mental, sekarang sudah banyak dibicarakan di berbagai platform media sosial, misalnya blog dan instagram. Ini berarti sudah lebih banyak orang yang peduli akan kesehatan mental. Lalu bagaimana dengan pemerintah ya? Ternyata pemerintah Indonesia juga menjamin warganya dapat menjalani hidup yang sejahtera secara lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan jiwa dengan mengesahkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, loh. Dari 9 bab dan 91 pasal, kali ini Patahkan Sekat hanya akan membahas beberapa saja.

Kesehatan jiwa menurut UU RI No. 18 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemapuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secra produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Istilah ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) didefinisikan sebagai orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Upaya Kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Meskipun sudah 6 tahun semenjak undang-undang ini disahkan, pada kenyataannya kesehatan jiwa masih dipandang sebelah mata. Masih banyaknya pemasungan, tidak meratanya tenaga profesional di seluruh daerah, dan minimnya edukasi terhadap masyarakat mengenai kesehatan jiwa. Mengutip dari bbc.com, di Indonesia setidaknya ada 18.800 orang yang dipasung. Jumlah tersebut jelas bukanlah jumlah yang sedikit. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang gannguan jiwa, stigma buruk terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa, dan bahkan kurangnya pelayanan kesehatan jiwa. Berdasarkan data dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia per 30 September 2020, sebaran psikolog klinis di Indonesia menumpuk di Pulau Jawa, sedangkan untuk pulau yang memiliki psikolog klinis paling sedikit yaitu Pulau Papua dengan 9 psikolog klinis. Dikutip dari mediaindonesia.com, peningkatan prevalensi ODGJ berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mengindikasikan tidak optimalnya penanganan masalah gangguan jiwa. Bila diuraikan dan diteliti lebih dalam, tentunya penegakkan hukum tentang Kesehatan Jiwa ini masih banyak kekurangan.

Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam berperan serta mengoptimalkan upaya kesehatan jiwa?

Dalam UU RI No. 18 Tahun 2014 Bab VIII dijelaskan peran serta masyarakat, antara lain:

  1. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa;
  2. melaporkan adarrya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;
  3. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
  4. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
  5. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;
  6. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
  7. mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

Selain itu, kita juga bisa melakukan hal lain yang lebih sederhana dan tentunya akan bermakna dalam upaya menjadi generasi Indonesia yang peduli terhadap kesehatan jiwa, yaitu:

  • Memperkaya pengetahuan dan menyadari pentingnya kesehatan jiwa;
  • Menyadari kebutuhan akan bantuan tenaga professional (psikolog dan/atau psikiater);
  • Memberikan dukungan pada ODMK dan ODGJ;
  • Tidak memberikan stigma buruk (terhadap ODGJ, ODMK, keluarga ODGJ dan/atau ODMK, serta tenaga professional);
  • Bergabung dengan komunitas yang peduli akan kesehatan jiwa dan berkontribusi nyata;
  • Berani menyuarakan pendapat dan mengajak orang lain untuk sama-sama peduli/menyadari akan pentingnya kesehatan jiwa; dan
  • Menerapkan gaya hidup sehat. Karena hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental kita.

DAFTAR PUSTAKA:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *