Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

KAJIAN #1 PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI URGENSINYA

.Oleh : Yolanda Simbolon dan I Gusti Nyoman Yonatan W

Merujuk
pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”),
yang dimaksud dengan Orang dengan Gangguan Jiwa (“ODGJ”) adalah orang
yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang
termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang
bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan
fungsi orang sebagai manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ODGJ sering kali
mendapatkan stigma, dipinggirkan bahkan dijauhkan. Pertama kali yang terlintas
ketika frasa gangguan jiwa disebutkan adalah adanya pemaknaan sebagai hal yang
negatif. Gangguan jiwa dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, dapat
mengancam atau melukai orang-orang bahkan dapat membunuh.[1]  Anggapan seperti ini merupakan stigma yang
secara masif mengendap di berbagai lapisan masyarakat dan mengakibatkan
beberapa hal.

            Pertama, stigma ini menyebabkan ODGJ tidak dapat
melakukan penerimaan terhadap dirinya sendiri dan merasa malu terhadap apa yang
dialaminya. ODGJ akan cenderung
melakukan penghindaran agar tidak mendapat label buruk dari masyarakat,
sehingga orang yang didiagnosis gangguan jiwa memutuskan untuk tidak mencari
bantuan pelayanan kesehatan. Penelitian pun menunjukan bahwa stigma melemahkan
ODGJ dalam mencapai tujuan hidup dan membina hubungan pribadi.[2] ODGJ akan merasa tidak
berguna, malu, bersalah, dan mengalami keputusasaan.

            Kedua, stigma cenderung menyebabkan keluarga yang
bersangkutan melakukan penolakan. Keluarga akan memandang ODGJ sebagai aib yang
dapat menjatuhkan harga diri keluarga. Selain itu, muncul ketakutan-ketakutan
dari keluarga bahwa sewaktu-waktu ODGJ dapat menimbulkan keributan di
masyarakat seperti melukai. Akhirnya cukup banyak keluarga yang memilih jalan
memasung atau mengurung ODGJ tanpa bantuan medis sebagai bentuk penolakannya.[3]

Ketiga,
jika merujuk pada pendapat Corrigan, stigma dalam masyarakat memiliki tiga
komponen yaitu stereotype, prejudice, dan discrimination.[4] Stereotype memunculkan
anggapan negatif berupa ketidakmampuan, sedangkan prejudice merupakan
reaksi negatif berupa persetujuan terhadap stereotype yang kemudian akan
mengarah pada terjadinya discrimination bagi ODGJ. Discrimination mengakibatkan
adanya perlakukan yang tidak adil dan dapat berupa perilaku menghakimi dan
pengucilan. Stigma yang sudah sangat mengental di masyarakat ini tentunya
menyebabkan rentetan peristiwa pelanggaran hak asasi bagi ODGJ.

Hak
Asasi Manusia ( “HAM” ) merupakan nilai universal yang diakui oleh
Konstitusi RI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun
dalam batang tubuhnya. Paradigma bangsa Indonesia terhadap HAM yang bersifat
kodrati menyebabkan diturunkannya pengaturan mengenai HAM dalam peraturan
perundang-undangan diantaranya dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 sebagaimana
telah dicabut oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/ 2003. Selain itu, HAM juga telah
dijamin melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU
HAM
”).  HAM sebagai seperangkat hak
yang melekat pada manusia tentu saja
berlaku untuk semua manusia, sehingga tidak ada
pembedaan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya termasuk bagi ODGJ.
Pengakuan terhadap perlindungan HAM bagi ODGJ telah diakomodir dalam Pasal 148
ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”),
yaitu “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.
Salah satu hak asasi bagi ODGJ yang bersifat absolut adalah hak untuk bebas
dari penyiksaan sebagaimana termaktub dalam

Pasal 28G ayat 2 UUD 1945

Setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1) UUD
1945

Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa
, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 42 UU HAM

“Setiap warga negara yang
berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,
meningkatkan
rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 6 UU Penyandang
Disabilitas

“Hak hidup untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak salah satunya bebas dari penyiksaan,
perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
martabat manusia
.”

            Selain beberapa aturan yang sudah disebutkan di atas,
pada tahun 2014 terdapat angin segar bagi ODGJ dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”).
Secara ratio legis, Undang-Undang ini diterbitkan karena belum optimalnya
pelayanan kesehatan jiwa, belum terjaminnya hak ODGJ, dan belum ada peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kesehatan jiwa.[5] Terdapat banyak klausul
yang begitu manis dalam UU Kesehatan Jiwa sebagai upaya dapat terselenggaranya
tujuan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajad kesehatan yang
setinggi-tingginya. Namun nyatanya, setelah 6 tahun UU Kesehatan Jiwa
diundangkan, belum ada peraturan perundang-undangan turunan yang diterbitkan.
Keberadaan UU Kesehatan Jiwa seakan menjadi angin lalu. Masih cukup banyak
aturan yang bersifat general dan masih perlu ada pengaturan lebih khusus dalam
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan/atau peraturan menteri kesehatan.

            Mengenai perencanaan, pengadaaan dan peningkatan mutu,
penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang
kesehatan jiwa belum diatur secara spesifik dalam UU Kesehatan Jiwa. Dalam
Pasal 38 UU Kesehatan Jiwa hanya menyebutkan Pemerintah menyusun hal-hal
tersebut dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan jiwa yang
berkesinambungan. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 UU Kesehatan Jiwa tidak
mengatur mengenai jenis, mekanisme ataupun petunjuk teknisnya. Hal-hal spesifik
seperti ini sangat perlu diatur dalam peraturan turunan UU Kesehatan Jiwa
sebagaimana memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Alih-alih
melalui peraturan perundang-undangan ODGJ telah mendapatkan payung hukum
terhadap eksistensi hak asasinya, ternyata kenyataan pun menunjukan bahwa
pelanggaran terhadap hak asasi bagi ODGJ masih banyak ditemukan. Adapun
proporsi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa
skizofernia yang pernah dipasung pada tahun 2018 di daerah perkotaan adalah
sebesar 31,1%, sedangkan di daerah perdesaan sejumlah 31,8%.[6] Menurut hemat penulis,
persentase ini bukanlah persentase yang sesungguhnya. Ibarat fenomena gunung
es, masih ada kemungkinan kasus pemasungan lainnya yang dilakukan secara
diam-diam sehingga tidak dapat terdata.

Sejalan
dengan masih cukup tingginya angka pemasungan, ternyata cakupan indikator
penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
secara nasional per Juli 2019 hanya berada di angka 38,14%.[7] Artinya, masih lebih dari
50% ODGJ yang belum mendapatkan pengobatan dan masih ditelantarkan. Adapun
persentase terendah diduduki oleh Provinsi Papua (24,02%), Papua Barat (20,75%)
dan Nusa Tenggara Timur (20,62%). Sebaliknya, persentase tertinggi bagi ODGJ
yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan diduduki oleh Provinsi DKI
Jakarta dengan persentase sebesar 79,03%. [8]

Data
di atas menunjukan bahwa upaya penyembuhan ODGJ dengan cara pengobatan dan
perawatan masih tergolong rendah terutama di bagian Indonesia Timur. Hal ini
disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa ODGJ menjadi aib bagi keluarga
sehingga tidak layak untuk diketahui oleh umum. Bahkan beberapa penelitian
menunjukan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ sulit dihilangkan,
karena masyarakat berkeyakinan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh sesuatu yang
mistis.[9] Kondisi sosio masyarakat
pedesaan yang masih kental terhadap hal – hal bersifat supranatural memicu
semakin mudahnya masyarakat pedesaan yang terpapar oleh stigma bagi ODGJ.

            Masih adanya praktik pemasungan di masyarakat menunjukan
bahwa ODGJ belum mendapat perhatian penuh dan masih terabaikan meskipun secara
normatif hak asasinya telah dijamin dalam
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 149 UU Kesehatan menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa yang
terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain,
dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan
pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal terdapat
ketakutan bagi keluarga ataupun masyarakat pada keberadaan ODGJ di
lingkungannya, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengobatan dan
perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan dengan cara memasungnya.

            Ketika pengobatan dan perawatan dijadikan sebagai solusi
terselenggaranya hak untuk mendapat kehidupan yang layak bagi ODGJ, maka perlu
didukung oleh akses pelayanan kesehatan jiwa yang merata dan terjangkau.
Kenyataannya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI diketahui bahwa di
Indonesia masih terdapat 6 provinsi yang tidak mempunyai rumah sakit jiwa,
diantaranya Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Barat dan Papua Barat.[10] Selain itu, hanya 32-33%
Rumah Sakit Umum di Indonesia yang menyediakan poliklinik atau pelayanan
kesehatan jiwa.[11]
Sedangkan di sektor Puskesmas, upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh petugas
pelaksana ternyata dilakukan secara rangkap bersama tugas tugas lainnya.[12]

            Permasalahan lapangan yang terjadi seperti ini tentunya
berakar dari tidak adanya keseriusan untuk melakukan pemberdayaan terhadap
ODGJ. Beranjak dari regulasi yang tidak komprehensif dan stigma yang kian
mengental. Pasal 4 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa sebetulnya
upaya kesehatan jiwa yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi tanggung
jawab masyarakat. Tentu saja menjadi tugas bersama antara masyarakat dan
pemerintah untuk dapat memberdayakan ODGJ, namun sebelum pemberdayaan dilakukan
perlu ada upaya untuk meminimalkan stigma bagi ODGJ yang sampai saat ini masih
sangat kental. Beruntung di Indonesia saat ini beberapa kelompok masyarakat
telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu kesehatan mental. Hal
ini didukung dengan mulai banyaknya bermunculan komunitas maupun organisasi
berbasis non-profit yang antusias menggaungkan isu kesehatan mental.

            Pemenuhan
HAM untuk ODGJ memiliki implikasi terhadap pemenuhan harkat dan martabat sesama
manusia. Adanya perlindungan HAM untuk semua orang didasarkan bahwa semua orang
berhak untuk dilindungi hak-hak dasarnya, termasuk juga dengan ODGJ. Hak dasar
seseorang apabila tidak dipenuhi atau dilanggar akan membuat orang yang
kehilangan haknya tersebut menjadi kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia,
maka dari itu pemenuhan HAM untuk semua orang termasuk ODGJ perlu ada untuk
menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pihak-pihak yang turut menjaga
pemenuhan HAM orang lain juga secara timbal balik mengakui harkat dan martabat
dirinya sendiri sebagai manusia.


[1] Joyce J. Fitzpatrick, “The
Continuing Stigma of Mental Illness”, Archives of Psychiatric Nursing 29 (2015)
133.

[2] Corrigan, et.al, “The Effects of
News Stories on the Stigma of Mental Illness”, The Journal of Nervous and
Mental Disease, Volume 201 March 2013, hlm. 179-182.

[3] Gail Stuart, Prinsip dan
Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart
(1st edition),
Singapura : Elsevier.

[4] Patrick W. Corrigan, et.al,
“Self-Stigma And The “Why Try” Effect: Impact On Life Goals and Evidence-Based
Practices”, World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric
Association (WPA), 2009 Jun 8 (2), hlm. 75–81.

[5] Lihat bagian Menimbang UU
Kesehatan Jiwa.

[6] Info Datin Pusat Data dan
Informasi Kementerian Kesehatan RI 2019

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Erti Ikhtiarini Dewi, “Stigma
Against People With Severe Mental Disorder (PSMD) With Confinement
‘Pemasungan’”, Nurseline Journal, Vol. 4 No. 2 November 2019, hlm. 131-138.

[10] Info Datin Pusat Data dan
Informasi Kementerian Kesehatan RI 2009

[11] Sri Idaiani dan Edduwar Idul
Riyadi, “Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia : Tantangan untuk Memenuhi
Kebutuhan”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2,
No.2, Agustus 2018, hlm. 70-80. 

[12] Ibid. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *