Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

KAJIAN #1 PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI URGENSINYA

.Oleh : Yolanda Simbolon dan I Gusti Nyoman Yonatan W

Merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”), yang dimaksud dengan Orang dengan Gangguan Jiwa (“ODGJ”) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ODGJ sering kali mendapatkan stigma, dipinggirkan bahkan dijauhkan. Pertama kali yang terlintas ketika frasa gangguan jiwa disebutkan adalah adanya pemaknaan sebagai hal yang negatif. Gangguan jiwa dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, dapat mengancam atau melukai orang-orang bahkan dapat membunuh.[1]  Anggapan seperti ini merupakan stigma yang secara masif mengendap di berbagai lapisan masyarakat dan mengakibatkan beberapa hal.

            Pertama, stigma ini menyebabkan ODGJ tidak dapat melakukan penerimaan terhadap dirinya sendiri dan merasa malu terhadap apa yang dialaminya. ODGJ akan cenderung melakukan penghindaran agar tidak mendapat label buruk dari masyarakat, sehingga orang yang didiagnosis gangguan jiwa memutuskan untuk tidak mencari bantuan pelayanan kesehatan. Penelitian pun menunjukan bahwa stigma melemahkan ODGJ dalam mencapai tujuan hidup dan membina hubungan pribadi.[2] ODGJ akan merasa tidak berguna, malu, bersalah, dan mengalami keputusasaan.

            Kedua, stigma cenderung menyebabkan keluarga yang bersangkutan melakukan penolakan. Keluarga akan memandang ODGJ sebagai aib yang dapat menjatuhkan harga diri keluarga. Selain itu, muncul ketakutan-ketakutan dari keluarga bahwa sewaktu-waktu ODGJ dapat menimbulkan keributan di masyarakat seperti melukai. Akhirnya cukup banyak keluarga yang memilih jalan memasung atau mengurung ODGJ tanpa bantuan medis sebagai bentuk penolakannya.[3]

Ketiga, jika merujuk pada pendapat Corrigan, stigma dalam masyarakat memiliki tiga komponen yaitu stereotype, prejudice, dan discrimination.[4] Stereotype memunculkan anggapan negatif berupa ketidakmampuan, sedangkan prejudice merupakan reaksi negatif berupa persetujuan terhadap stereotype yang kemudian akan mengarah pada terjadinya discrimination bagi ODGJ. Discrimination mengakibatkan adanya perlakukan yang tidak adil dan dapat berupa perilaku menghakimi dan pengucilan. Stigma yang sudah sangat mengental di masyarakat ini tentunya
menyebabkan rentetan peristiwa pelanggaran hak asasi bagi ODGJ.

Hak Asasi Manusia ( “HAM” ) merupakan nilai universal yang diakui oleh Konstitusi RI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuhnya. Paradigma bangsa Indonesia terhadap HAM yang bersifat kodrati menyebabkan diturunkannya pengaturan mengenai HAM dalam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 sebagaimana telah dicabut oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/ 2003. Selain itu, HAM juga telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”).  HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia tentu saja berlaku untuk semua manusia, sehingga tidak ada pembedaan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya termasuk bagi ODGJ. Pengakuan terhadap perlindungan HAM bagi ODGJ telah diakomodir dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), yaitu “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.
Salah satu hak asasi bagi ODGJ yang bersifat absolut adalah hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana termaktub dalam

Pasal 28G ayat 2 UUD 1945

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 42 UU HAM

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 6 UU Penyandang Disabilitas

“Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak salah satunya bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.”

            Selain beberapa aturan yang sudah disebutkan di atas, pada tahun 2014 terdapat angin segar bagi ODGJ dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”). Secara ratio legis, Undang-Undang ini diterbitkan karena belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa, belum terjaminnya hak ODGJ, dan belum ada peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kesehatan jiwa.[5] Terdapat banyak klausul yang begitu manis dalam UU Kesehatan Jiwa sebagai upaya dapat terselenggaranya
tujuan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajad kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun masih cukup banyak aturan yang bersifat general dan masih perlu ada pengaturan lebih khusus dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah dan/atau peraturan menteri kesehatan.

       Mengenai perencanaan, pengadaaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa belum diatur secara spesifik dalam UU Kesehatan Jiwa. Dalam Pasal 38 UU Kesehatan Jiwa hanya menyebutkan Pemerintah menyusun hal-hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan jiwa yang berkesinambungan. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 UU Kesehatan Jiwa tidak mengatur mengenai jenis, mekanisme ataupun petunjuk teknisnya. Hal-hal spesifik seperti ini sangat perlu diatur dalam peraturan turunan UU Kesehatan Jiwa sebagaimana memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Alih-alih melalui peraturan perundang-undangan ODGJ telah mendapatkan payung hukum
terhadap eksistensi hak asasinya, ternyata kenyataan pun menunjukan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi bagi ODGJ masih banyak ditemukan. Adapun proporsi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofernia yang pernah dipasung pada tahun 2018 di daerah perkotaan adalah sebesar 31,1%, sedangkan di daerah perdesaan sejumlah 31,8%.[6] Menurut hemat penulis, persentase ini bukanlah persentase yang sesungguhnya. Ibarat fenomena gunung es, masih ada kemungkinan kasus pemasungan lainnya yang dilakukan secara
diam-diam sehingga tidak dapat terdata.

Sejalandengan masih cukup tingginya angka pemasungan, ternyata cakupan indikator
penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan secara nasional per Juli 2019 hanya berada di angka 38,14%.[7] Artinya, masih lebih dari 50% ODGJ yang belum mendapatkan pengobatan dan masih ditelantarkan. Adapun persentase terendah diduduki oleh Provinsi Papua (24,02%), Papua Barat (20,75%) dan Nusa Tenggara Timur (20,62%). Sebaliknya, persentase tertinggi bagi ODGJ yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan persentase sebesar 79,03%. [8]

Data di atas menunjukan bahwa upaya penyembuhan ODGJ dengan cara pengobatan dan
perawatan masih tergolong rendah terutama di bagian Indonesia Timur. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa ODGJ menjadi aib bagi keluarga sehingga tidak layak untuk diketahui oleh umum. Bahkan beberapa penelitian menunjukan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ sulit dihilangkan, karena masyarakat berkeyakinan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh sesuatu yang mistis.[9] Kondisi sosio masyarakat pedesaan yang masih kental terhadap hal – hal bersifat supranatural memicu semakin mudahnya masyarakat pedesaan yang terpapar oleh stigma bagi ODGJ.

            Masih adanya praktik pemasungan di masyarakat menunjukan bahwa ODGJ belum mendapat perhatian penuh dan masih terabaikan meskipun secara normatif hak asasinya telah dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 149 UU Kesehatan menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal terdapat ketakutan bagi keluarga ataupun masyarakat pada keberadaan ODGJ di lingkungannya, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan dengan cara memasungnya.

            Ketika pengobatan dan perawatan dijadikan sebagai solusi terselenggaranya hak untuk mendapat kehidupan yang layak bagi ODGJ, maka perlu didukung oleh akses pelayanan kesehatan jiwa yang merata dan terjangkau. Kenyataannya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI diketahui bahwa di Indonesia masih terdapat 6 provinsi yang tidak mempunyai rumah sakit jiwa,
diantaranya Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.[10] Selain itu, hanya 32-33% Rumah Sakit Umum di Indonesia yang menyediakan poliklinik atau pelayanan kesehatan jiwa.[11] Sedangkan di sektor Puskesmas, upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh petugas pelaksana ternyata dilakukan secara rangkap bersama tugas tugas lainnya.[12]

            Permasalahan lapangan yang terjadi seperti ini tentunya berakar dari tidak adanya keseriusan untuk melakukan pemberdayaan terhadap ODGJ. Beranjak dari regulasi yang tidak komprehensif dan stigma yang kian mengental. Pasal 4 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa sebetulnya upaya kesehatan jiwa yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Tentu saja menjadi tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk dapat memberdayakan ODGJ, namun sebelum pemberdayaan dilakukan perlu ada upaya untuk meminimalkan stigma bagi ODGJ yang sampai saat ini masih sangat kental. Beruntung di Indonesia saat ini beberapa kelompok masyarakat telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu kesehatan mental. Hal ini didukung dengan mulai banyaknya bermunculan komunitas maupun organisasi berbasis non-profit yang antusias menggaungkan isu kesehatan mental.

            Pemenuhan HAM untuk ODGJ memiliki implikasi terhadap pemenuhan harkat dan martabat sesama manusia. Adanya perlindungan HAM untuk semua orang didasarkan bahwa semua orang
berhak untuk dilindungi hak-hak dasarnya, termasuk juga dengan ODGJ. Hak dasar seseorang apabila tidak dipenuhi atau dilanggar akan membuat orang yang kehilangan haknya tersebut menjadi kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka dari itu pemenuhan HAM untuk semua orang termasuk ODGJ perlu ada untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pihak-pihak yang turut menjaga pemenuhan HAM orang lain juga secara timbal balik mengakui harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai manusia.


[1] Joyce J. Fitzpatrick, “The Continuing Stigma of Mental Illness”, Archives of Psychiatric Nursing 29 (2015) hlm. 133.

[2] Corrigan, et.al, “The Effects of News Stories on the Stigma of Mental Illness”, The Journal of Nervous and Mental Disease, Volume 201 March 2013, hlm. 179-182.

[3] Gail Stuart, Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart (1st edition), Singapura : Elsevier.

[4] Patrick W. Corrigan, et.al, “Self-Stigma And The “Why Try” Effect: Impact On Life Goals and Evidence-Based Practices”, World Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 2009 Jun 8 (2), hlm. 75–81.

[5] Lihat bagian Menimbang UU Kesehatan Jiwa.

[6] Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2019

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Erti Ikhtiarini Dewi, “Stigma Against People With Severe Mental Disorder (PSMD) With Confinement ‘Pemasungan’”, Nurseline Journal, Vol. 4 No. 2 November 2019, hlm. 131-138.

[10] Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2009

[11] Sri Idaiani dan Edduwar Idul Riyadi, “Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia : Tantangan untuk Memenuhi Kebutuhan”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No.2, Agustus 2018, hlm. 70-80. 

[12] Ibid. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *