Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

KAJIAN #2 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH DAN MELINDUNGI ODGJ DARI PEMASUNGAN

Oleh :

I Gusti Nyoman Yonatan W dan Yolanda Simbolon

 

ODGJ menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam menangani ODGJ, UU Kesehatan Jiwa mengatur ada 4 cara yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif adalah upaya kesehatan jiwa yang bersifat promosi, upaya preventif adalah upaya untuk mencegah adanya masalah kejiwaan dan gangguan kejiwaan, upaya kuratif adalah upaya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ, upaya rehabilitatif adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi ODGJ, khususnya fungsi sosial ODGJ.

Keempat upaya dalam menangani ODGJ harus dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, perikemanusiaan, perlindungan, dan non diskriminasi.[1] Upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat tidak boleh dibedakan pelayanannya kecuali jika terdapat perbedaan mengenai jenis gangguan kejiwaannya. Upaya penanganan ODGJ juga harus memperhatikan keselamatan dari ODGJ tersebut, para tenaga medis, dan masyarakat, sehingga penggunaan cara-cara yang dapat membahayakan ketiga pihak tersebut adalah dilarang. Upaya penanganan ODGJ juga harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi agar tidak merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Penanganan ODGJ melalui cara-cara yang manusiawi salah satu contohnya adalah dengan dilarangnya penggunaan pengekangan terhadap pasien. Praktik pengekangan untuk menangani ODGJ sering dilakukan terutama oleh masyarakat, yaitu dengan cara dipasung. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, pemasungan yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa skizofernia pada tahun 2018 di daerah perkotaan adalah sebesar 31,1%, sedangkan di daerah perdesaan sejumlah 31,8%.[2]

Penggunaan praktik pemasungan pada ODGJ yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya merupakan suatu tindak pidana. Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa,[3]

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pasal tersebut memberikan perlindungan kepada ODGJ, sehingga penyebarluasan mengenai pelarangan pemasungan perlu lebih diintensifkan kepada masyarakat.

Larangan pemasungan pada ODGJ telah diatur pada peraturan tingkat undang-undang.[4] Adanya sanksi pidana untuk pelaku pemasungan yang telah diatur pada undang-undang juga dicantumkan pada Peraturan Daerah (Perda), meskipun terdapat beberapa Perda yang tidak mencantumkan sanksi pidana tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan salah satu Perda yang mencantumkan sanksi pidana untuk pelaku pemasungan, yaitu pada Pasal 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Kesehatan Jiwa, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016, Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, merupakan beberapa contoh Perda yang tidak mencantumkan sanksi pidana untuk pelaku pemasungan.

Perbedaan yang terjadi antara beberapa Perda mengenai ada tidaknya sanksi pidana bagi pelaku pemasungan akan menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra yang terjadi adalah perlu tidaknya suatu Perda mencantumkan bahkan mengatur mengenai sanksi pidana untuk pelaku pemasungan, selain dari yang diatur dalam UU Kesehatan Jiwa. Jawaban dari pro dan kontra tersebut tentu saja harus berdasar dari legalitas suatu peraturan yang ada. Pembentukan suatu Perda harus mengikuti aturan dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga undang-undang tersebut wajib menjadi acuan untuk melihat perlu tidaknya pencantuman sanksi pidana bagi pelaku pemasungan pada suatu Perda.

UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa sanksi pidana yang dapat dicantumkan pada suatu Perda adalah pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau dapat juga mengikuti sanksi pidana yang telah ditetapkan peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemasungan (salah satu dari perbuatan yang dilarang) akan dipidana sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini berarti pasal tersebut mengikuti ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang yang berada di atasnya, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana pada Perda Kabupaten Sanggau No. 8 Tahun 2019 tersebut menunjukan bahwa sanksi pidana untuk pelaku pemasungan tidak perlu dicantumkan pada tiap Perda karena sanksi tersebut telah dicantumkan pada peraturan yang ada di atasnya.

Hal-hal yang diperlukan pada tiap Perda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, adalah pengaturan mengenai langkah-langkah yang dapat menunjang berkurangnya pemasungan di daerah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa pendirian panti rehabilitasi dengan anggaran pemerintah daerah yang dapat memfasilitasi para ODGJ korban pemasungan, peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan keagamaan mengenai penanggulangan korban pemasungan, dan penyediaan pelayanan rehabilitasi untuk para korban pemasungan. Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2018, PerBup Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016, PerWalkot Prabumulih No. 11 Tahun 2018, dan PerBup Ogan Komering Ulu Timur No. 20 Tahun 2018 telah mengatur hal-hal demikian.

Selain menyangkut regulasi sebagaimana dijelaskan di atas, sebagai upaya melindungi ODGJ dari praktik pemasungan, Pemerintah Daerah pun mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat. Upaya promotif di lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa.[5] Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa tersebut dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.[6]

Bentuk komunikasi, informasi dan edukasi dapat bermanfaat untuk mengurangi stigma yang menjadi alasan kuat dilakukannya pemasungan terhadap ODGJ. Sebagian besar masyarakat masih menganggap gangguan jiwa disebabkan oleh sesuatu yang mistis.[7] ODGJ diberi label negatif memiliki perilaku menyimpang dan merupakan aib. Upaya promotif dapat mendorong masyarakat agar membuat keputusan yang lebih tepat terkait gangguan jiwa. Pemahaman yang benar tentang gangguan jiwa, membantu masyarakat untuk menempatkan ODGJ dan keluarga dalam penilaian yang seimbang.[8]

[1] Lihat Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

[2] Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2019

[3] Pasal tersebut tidak hanya mengenai pelarangan pemasungan, tetapi juga diperluas mengenai pelarangan penelantaran dan atau perlakuan kekerasan kepada ODGJ dan bahkan juga untuk ODMK.

[4] Hukum di Indonesia mengenal berbagai macam peraturan dimana peraturan-peraturan tersebut memiliki tingkatan atau hierarkhis, sehingga peraturan yang berada di tingkatan paling tinggi memiliki daya mengikat untuk materi-materi peraturan yang berada di bawahnya atau dengan kata lain peraturan yang kedudukannya tinggi dapat mengatur peraturan di bawahnya. Peraturan di Indonesia terdiri dari (sesuai hierarkhisnya) UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

[5] Lihat Pasal 8 ayat (5) UU Kesehatan Jiwa.

[6] Lihat Pasal 76 ayat (3) UU Kesehatan Jiwa.

[7] Erti Ikhtiarini Dewi, “Stigma Against People With Severe Mental Disorder (PSMD) With Confinement ‘Pemasungan’”, Nurseline Journal, Vol. 4 No. 2 November 2019, hlm. 131-138

[8] Lihat Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *