Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

Kajian #3 Evaluasi Kinerja UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau dalam Berbagai Kluster

Oleh:

 Yolanda Simbolon dan I Gusti Nyoman Yonatan W.

          Tidak terasa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (“UU Kesehatan Jiwa”) telah 6 tahun memayungi hak-hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (“ODMK”) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (“ODGJ”). Secara ratio legis, Undang-Undang ini diterbitkan karena belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa, belum terjaminnya hak ODGJ, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kesehatan jiwa.[1] Adanya UU Kesehatan Jiwa dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

       Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan filosofis dan yuridis, karena secara sosiologis aturan tersebut juga harus berlaku.[2] Suatu peraturan perundang-undangan perlu diberi waktu untuk dapat meresap sehingga dipatuhi oleh masyarakat.[3] Enam tahun pasca diundangkannya UU Kesehatan Jiwa, masih terdapat pelanggaran hak asasi ODGJ.[4] Oleh karena itu Penulis akan mengulas dan menilai efektivitas UU Kesehatan Jiwa terhadap pengakuan ODGJ sebagai manusia berharkat dan bermartabat yang terbagi dalam beberapa kluster.

  1. UU Kesehatan Jiwa Dilihat dari Lingkungan Keluarga

          Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UU Kesehatan Jiwa mengatur mengenai upaya kesehatan jiwa promotif. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU tersebut diatur bahwa upaya promotif di lingkungan keluarga dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Namun kekerasan dalam keluarga masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah keluarga dan hubungan pribadi sebesar 75% atau sebesar 11.105 kasus.[5] Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berpotensi menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan kejiwaan.[6] Bagi anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga juga dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental dan emosional.[7] Belum ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai bagaimana implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa promotif di lingkungan keluarga. Dalam Pasal 9 UU Kesehatan Jiwa disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya promotif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

         Tidak berbeda jauh dengan ketentuan promotif, adanya upaya preventif di lingkungan keluarga belum menunjukan pengaturan yang lebih jelas. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan; mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa; mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Pasal 13 UU Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya preventif dilakukan dengan pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa; komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; dan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 16 UU Kesehatan Jiwa mendelegasikan pengaturan penyelenggaraan upaya preventif dalam Peraturan Pemerintah.

          Selain upaya promotif dan preventif, Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU Kesehatan Jiwa mengatur tentang upaya Kuratif. Upaya Kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk penyembuhan atau pemulihan; pengurangan penderitaan; pengendalian disabilitas; dan pengendalian gejala penyakit.

         Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Kesehatan Jiwa mengenai upaya kuratif hanya fokus pada pelayanan kesehatan yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan. Ketentuan mengenai peran keluarga tidak menjadi ruang lingkup yang secara gamblang disebutkan dalam UU Kesehatan Jiwa padahal upaya kuratif salah satunya bertujuan untuk penyembuhan atau pemulihan ODGJ dimana keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

          Selain ketiga upaya kesehatan jiwa yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat satu upaya lagi yaitu upaya rehabilitatif. Upaya tersebut merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas; memulihkan fungsi sosial; memulihkan fungsi okupasional; dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi: rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial; dan rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Namun UU Kesehatan Jiwa tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai upaya rehabilitatif yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga.

  1. UU Kesehatan Jiwa Dilihat dari Fasilitas Penunjang yang Ada

           Bab IV UU Kesehatan Jiwa mengatur mengenai sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. Selain itu UU Kesehatan Jiwa juga mengakomodasi bidang pendukung lainnya meliputi perbekalan kesehatan jiwa, teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa, serta pendanaan kesehatan jiwa. Pada tulisan ini, Penulis akan membahas beberapa poin diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi dan produk kesehatan jiwa.

         Pertama, mengenai fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud Undang-Undang ini meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa; rumah sakit umum; rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Ketika pengobatan dan perawatan dijadikan sebagai solusi terselenggaranya hak untuk mendapat kehidupan yang layak bagi ODGJ, maka perlu didukung oleh akses pelayanan kesehatan jiwa yang merata dan terjangkau. Kenyataannya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI diketahui bahwa di Indonesia masih terdapat 6 provinsi yang tidak mempunyai rumah sakit jiwa, diantaranya Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.[8] Selain itu, hanya 32-33% Rumah Sakit Umum di Indonesia yang menyediakan poliklinik atau pelayanan kesehatan jiwa.[9] Sedangkan di sektor Puskesmas, upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh petugas pelaksana ternyata dilakukan secara rangkap bersama tugas tugas lainnya.[10] Data tersebut menunjukan bahwa fasilitas penunjang agar terpenuhinya kesehatan jiwa untuk masyarakat belum maksimal.

            Kedua, mengenai teknologi dan produk kesehatan jiwa yang mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, meringankan penderitaan akibat, menyembuhkan, dan memulihkan diri dari gangguan jiwa. Lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (3) UU Kesehatan Jiwa, Menteri menetapkan institusi/lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi dan produk teknologi dalam bidang Kesehatan Jiwa. Namun hingga artikel ini diterbitkan, institusi/ lembaga kesehatan jiwa dimaksud belum terealisasi hingga saat ini. Padahal kesehatan mental menjadi salah satu target global 3.4 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

  1. UU Kesehatan Jiwa Dilihat dari Peran Serta Masyarakat

           Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.  Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan Jiwa dapat berbentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Kemudian upaya preventif di lingkungan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif; memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

           Setelah UU Kesehatan Jiwa diundangkan pada tahun 2014, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya komunitas kesehatan mental. Jika dilakukan penelusuran “komunitas kesehatan mental” pada mesin pencarian google, maka akan banyak sekali muncul daftar organisasi atau komunitas yang peduli pada upaya kesehatan mental. Demikian pula ketika dilakukan penelusuran pada Instagram dengan kata kunci “mental health”; “kesehatan mental”; dan “psikologi”, maka sangat banyak komunitas yang muncul. Namun isu kesehatan mental tidak hanya sebatas di media sosial ataupun pergerakan di wilayah perkotaan.  Dapat menyelenggarakan edukasi kesehatan mental hingga sampai pelosok masih menjadi tugas bersama kita mengingat proporsi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofernia yang pernah dipasung pada tahun 2018 di daerah pedesaan lebih tinggi sebesar 0,8% dibanding jumlah di perkotaan.[11]

[1] Lihat bagian Menimbang UU Kesehatan Jiwa.


[2] Soerjono Soekanto, 2019, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 22.


[3] Ibid.


[4] Yolanda Simbolon dan I Gusti Nyoman Yonatan, “Kajian #1 Pemenuhan Hak Asasi Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Urgensinya”, https://patahkansekat.org/2021/01/06/pemenuhan-hak-asasi-bagi-orang-dengan-gangguan-jiwa-ditinjau-dari-urgensinya/, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.


[5] Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan” dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.


[6] Maisah dan Yenti, “Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi”, Esensia , Vol 17, No. 2, Oktober 2016, hlm 265-277.


[7] Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, hlm. 26 – 35.


[8] Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2019


[9] Sri Idaiani dan Edduwar Idul Riyadi, “Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia : Tantangan untuk Memenuhi Kebutuhan”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No.2, Agustus 2018, hlm. 70-80.


[10] Ibid.


[11] Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *