Patahkan Sekat

We Care, We Share, We Inspire

Patahkan Sekat

KAJIAN #4 PERAN MASYARAKAT DAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KESEHATAN JIWA

Oleh : I Gusti Nyoman Yonatan W dan Yolanda Simbolon

 

Negara Indonesia dalam menangani masalah kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, memiliki peraturan yang salah satunya adalah UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). UU Kesehatan Jiwa merupakan peraturan induk yang khusus mengatur mengenai kesehatan jiwa. Peraturan-peraturan lainnya yang juga mengatur mengenai kesehatan jiwa akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dimana beberapa telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah.

Suatu peraturan sebelum dapat berlaku untuk umum, dalam proses pembentukannya haruslah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut secara rinci telah diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011. Pembentukan UU Kesehatan Jiwa juga berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011.

UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dari UU hingga ke bentuk Perda Provinsi atau Kota/Kabupaten dibentuk oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Peran serta masyarakat dalam membentuk suatu peraturan telah terwakilkan oleh lembaga-lembaga tersebut. “Suara” masyarakat dianggap telah tertampung di dalam partai politik yang berada di lembaga legislatif, meskipun begitu Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur agar “suara” masyarakat yang tidak tertampung dalam partai politik dapat tetap didengar.

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa masukan yang diberikan kepada pembuat peraturan dapat secara lisan dan/atau tertulis. Masukan dari masyarakat dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar. Masukan dari masyarakat sangatlah penting dalam pembentukan suatu peraturan karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari peraturan tersebut. Masyarakat yang memberikan masukan dan diterima masukannya untuk dimasukan ke dalam suatu peraturan, tentu saja akan secara sukarela (tanpa paksaan) mentaati peraturan tersebut.[1]

UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa masyarakat yang dapat memberikan masukan kepada pembentuk peraturan adalah orang perseorangan maupun kelompok. Organisasi non-profit atau yang secara umum biasa dikenal dengan istilah Non Governmental Organization (NGO) merupakan salah satu bentuk pengusul terhadap peraturan perundang-undangan yang berbentuk kelompok. NGO merupakan suatu sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang umumnya self-governing, privat, dan non-profit (tidak berorientasi pada profit).[2] NGO diantaranya dapat berbentuk yayasan atau perkumpulan.

Fungsi Yayasan yaitu sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.[3] Demikian pula dengan perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. NGO yang berupa Yayasan maupun perkumpulan sama-sama dapat membuat suatu program di bidang advokasi terhadap kebijakan yang pro terhadap kesehatan mental. Yayasan Insan Teman Langit merupakan satu contoh dari sekian banyak NGO yang aktif menggaungkan suaranya sehingga dapat terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.[4]

Peran NGO yang bergerak pada bidang kesehatan mental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kesehatan jiwa sangatlah dibutuhkan. NGO tersebut tentu saja mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, baik keluarga penyintas dan para penyintasnya. Informasi-informasi yang terjadi di masyarakat tersebut sangatlah dibutuhkan oleh para pembuat peraturan perundang-undangan. Pembuat peraturan pada lembaga eksekutif dan legislatif memiliki cukup banyak tugas dalam membentuk suatu peraturan sehingga terkadang informasi yang didapatnya kuranglah lengkap, maka dari itu NGO yang bergerak pada bidang kesehatan jiwa memiliki tugas untuk memberikan informasi-informasi tersebut.[5] Cukup banyak peluang yang dapat kita lakukan secara mandiri ataupun secara kelompok untuk melakukan jejaring dengan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi. Sudah saatnya bergerak untuk menggaungkan suara dan mematahkan stigma negatif terhadap ODGJ dan ODMK!

[1] B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 171.

[2] Tri Jata Ayu Pramesti, “Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1479/eksistensi-organisasi-non-pemerintah-atau-lsm-dewasa-ini/#:~:text=Dasar%20hukum%3A,16%20Tahun%202001%20tentang%20Yayasan, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 20:42 WIB.

[3] Lihat bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

[4] Lihat https://www.intothelightid.org/tentang-kami/profil-into-the-light-indonesia/

[5] B. Hestu Cipto Handoyo, Loc. Cit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *